Akibat Proyek IPA, Ribuan Hektar Sawah Terancam Kering

0
121
Advertisement

Kepala DLHK Polman: Saya Tidak Tahu Kalau Ada itu Proyek

Laporan: Agas

POLEWALI, BinaBaca.com-Hamparan sawah yang ada di Kecamatan Polewali seluas 1.013 hektar dan di Kecamatan Anreapi seluar 411 hektar. Sebagian besar masuk dalam kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang ditetapkan untuk dlilindungi dan dikembangkan secara konsisten.

Hal tersebut di atas disampaikan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, Distanpan Polman, Muhammad Yunus. Menurutnya LP2B adalah sawah yang dilarang untuk dialihfungsikan karena itu adalah penyokong pangan pokok dan kemandirian serta kedaulatan pangan.

“LP2B yang sudah ditetapkan dilarang dialihfungsikan, guna menghasilkan pangan pokok, bagi kemandirian dan kedaulatan ketahanan pangan” Jelas M. Yunus.

Polemik proyek Instalasi Pengolahan Air (IPA) Balai Wilayah Sungai (BWS) III di Desa Kunyi menuai protes keras dari petani di Kecamatan Anreapi. Sehingga pada Kamis, 1 April 2021mereka mendatangi DPRD Polewali Mandar untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Rombongan petani tersebut mengeluhkan pembangunan IPA BWS III yang akan membendung hulu sungai kunyi, sehingga dikuatirkan debit air berkurang ke area persawahan di Kecamatan Polewali dan Anreapi.

Wakil Ketua DPRD Polman, Amiruddin menerima pengunjuk rasa,  bersama sejumlah anggota DPRD lainnya, kemudian melakukan rapat dengar pendapat di ruang aspirasi dengan menghadirkan para stakeholder terkait.

Muhammad Arsyad sebagai Ketua Induk Perkumpulan Petani Pengguna Air (IP3A) Kecamatan Anreapi, membeberkan bahwa ratusan hektar sawah petani terancam kekeringan bila proyek IPA yang membendung Sungai Kunyi tidak segera dihentikan.

“Sekarang saja area persawahan kita kekurangan air, Karena sungai itulah satu-satunya yang diandalkan mengairi sawah di Polewali dan Anreapi ” ungkapnya dengan nada kesal.

Perwakilan kelompok tani, Herman di DPRD Polman juga menimpali bahwa proyek untuk kebutuhan air minum memang diperlukan seiring pertumbuhan jumlah rumah di Polman. Namun hal itu tidaklah terlalu penting karena masih ada alternatif lain dengan cara mengebor.

Rahmi selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Polman, mengaku tidak tahu perihal kegiatan proyek IPA BWS III di Desa Kunyi, sehingga pihak BWS III didesak untuk segera mengurus kajian dampak lingkungannya.

“Perlu kajian lagi mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan, yang jelas saya tidak tahu kalau ada itu proyek” ujarnya.

Sementara Sekertaris PDAM Polman, Muksin mengatakan pihaknya tidak berhak menghentikan kegiatan proyek BWS III, karena PDAM hanya operator penerima saja tidak ada sangkut pautnya dengan proyek bendugan tersebut.

“PDAM tidak tahu menahu soal proyek irigasi, mau dari Balai, Satker atau pihak manapun, kita tidak bisa intervensi ” jelasnya.

Kontroversi proyek bendungan BWS III di sungai Kunyi tersebut, akhirnya disepakati bersama untuk dihentikan sementara, perwakilan DPRD Polman akan memanggil pihak BWS III di Palu dan meminta proyek dihentikan tanpa batas waktu yang ditentukan.

“Kita buat berita acara penolakan proyek itu, lalu ditanda tangani pak desa, camat, petani dan pimpinan DPRD” Tegas Amiruddin, Wakil Ketua DPRD Polman.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here