2.400 Hektar Hutan Mangrove Tahun 2021 Akan Direhabilitasi

0
123
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (8/4/2021). (Foto. Tempo)
Advertisement

JAKARTA – Indonesia mempunyai total hutan mangrove seluas 3,3 juta hektar. Dengan rincian kondisi baik seluas 2,6 juta hektare (81%) dan dalam kondisi kritis seluas 637 ribu hektar (19%).

Kondisi ekosistem mangrove yang kritis berada di dalam kawasan hutan seluas 460 ribu hektare (72,18%) dan 177 ribu hektare berada di luar kawasan hutan (27,82%). Padahal, hutan mangrove memiliki fungsi sebagai habitat bagi organisme laut, tempat berlindung, tempat mencari makan, dan tempat berkembang biak.

“Hutan mangrove juga berperan besar dalam melindungi pantai dari abrasi air laut,” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono

Oleh karena itu, hutan mangrove yang berada di luar kawasan hutan yang menjadi fokus KKP untuk direhabilitasi. Sehingga sepanjang tahun ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusung program rehabilitasi mangrove. Juga ada tambahan anggaran sebesar Rp43,34 miliar dari Kementerian Keuangan. Sehingga, total hutan mangrove mencapai 2.400 hektar yang akan direhabilitasi di tahun 2021.

Anggaran tambahan tersebut digunakan untuk pelaksanaan rehabilitasi hutan mangrove di empat provinsi. Meliputi Provinsi Jawa Tengah di enam kabupaten, Provinsi Banten di tiga kabupaten/kota, Provinsi Jawa Barat di 10 kabupaten/kota dan Provinsi Jawa Timur di 12 kabupaten/kota, dengan total penanaman seluas 2.008 hektare.

Sementara dari anggaran reguler tahun 2021, KKP telah mengagendakan rehabilitasi hutan mangrove seluas 391,17 hektare. Jumlah pekerja yang terserap dari kegiatan itu mencapai 1.673 orang dengan 16.378 Hari Orang Kerja

“Tahun 2021, KKP mendapatkan Anggaran Belanja Tambahan yang cukup besar, sebanyak Rp43,34 miliar yang dialokasikan di Ditjen Pengelolaan Ruang Laut dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) telah terbit pada tanggal 19 Maret 2021,” jelas Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Selain itu, ia juga menambahkan bahwa dengan adanya anggaran tambahan maka pagu anggaran KKP tahun 2021 yang semula Rp6,49 triliun menjadi Rp6,53 triliun

“Karena adanya tambahan anggaran ini, maka Pagu Anggaran KKP Tahun 2021 mencapai Rp6,53 triliun dimana awalnya berkisar Rp6,49 triliun ” ungkap Menteri Trenggono.

Menteri Trenggono juga menjelaskan, rehabilitasi mangrove merupakan program rutin Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tujuannya selain sebagai kegiatan ekonomi, juga untuk menjaga maupun memperbaiki ekosistem pesisir dari kerusakan.

Dalam rapat kerja yang turut diikuti Menteri LHK dan Menteri Pertanian tersebut, Menteri Trenggono turut menjelaskan secara rinci program rehabilitasi mangrove yang telah dilaksanakan KKP sepanjang tahun 2020. Meliputi penanaman mangrove di 18 kabupaten/kota seluas 449,48 hektare yang melibatkan 2.988 pekerja.

Selain penanaman, anggaran tambahan digunakan juga untuk pengadaan bibit, bantuan sarana serta kegiatan pendukung. Semua kegiatan rehabilitas hutan mangrove tersebut dilaksanakan melalui sistem padat karya dengan komponen upah yang dibayarkan sebesar Rp9,64 miliar.

Kemudian pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir, pembangunan tempat pembibitan mangrove, serta pemberian bantuan sarana pengolahan produk turunan mangrove untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan terciptanya mata pencaharian baru bagi para penggiat mangrove.

Menteri Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI juga mengharapkan dengan penambahan luasan hutab mangrove yang akan direhabilitasi dapat menyerap tenaga kerja yang semakin banyak di masa pandemi.

“Saya berharap dengan adanya penambahan luasan hutan mangrove yang akan direhabilitasi menjadi 2.400 hektar ini, dapat menyerap tenaga kerja di masa pandemi Covid-19 semakin banyak. Sehingga kegiatan padat karya rehabilitasi mangrove dapat membantu ekonomi masyarakat di masa pandemi,” tutup Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut.

Rilis: KKP

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here