Kasus Pembangunan LPP Kelas III Mamuju, Kejati Tahan 4 Tersangka

0
9
Advertisement

MAMUJU, binabaca.com-Penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Lembaga pemasyarakatan Perempuan ( LPP )  Kelas III  Mamuju tahun 2018 pada kantor wilayah Kemenkumham Provinsi Sulawesi Barat (  Sulbar ), Akhirnya menyeret Empat tersangka baru. Empat tersangka itu adalah M, SB, AW dan A.

Penetapan tersangka yang belum lama. Hari ini Kamis ( 11/11 ) langsung dilakukan penahanan di Rutan Mamuju selama 20 hari kedepan.

Kejati Sulbar melalui Asisten Pidsus, Feri Mupakhir mengatakan, penetapan tersangka kasus korupsi dugaan TPK pembangunan LPP Kelas III  Mamuju TA 2018 pada kantor wilayah Kemenkumham Provinsi Sulbar, dengan menyerap anggaran kurang lebih 17 Miliar. Dalam hasil audit BPKP, proyek ini ditemukan kerugian negara sebesar 1,6 Miliar.

” Dalam pelaporan pekerjaan tersebut dilaksanakan hingga selesai 100 persen dan telah dibayarkan 100 persen, akan tetapi terdapat kekurangan kuantitas maupun kualitas sehingga diduga merugikan keuangan negara kurang lebih sebesar 1,6 miliar, ” kata Mupahir.

Selain itu kata dia, tersangka M, selaku PPK telah menyalahgunakan kewenangannya, yaitu melaporkan pelaksanaan atau penyelesaian pengadaan barang atau jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA) tidak sesuai dengan kenyataan. Dan kata dia, menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada KPA tidak sesuai dengan kontrak.

”  Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran tidak sesuai dengan progress pekerjaan kepada kuasa pengguna anggaran, sehingga pembayaran pekerjaan dilakukan tidak sesuai dengan hasil pekerjaan yang menimbulkan dugaan kerugian negara kurang lebih sebesar 1,6 Miliar, sebutnya.

Sedangkan tersangka SB  selaku pelaksana kegiatan atau Direktur PT. MJK, tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan kontrak/ yang diperjanjikan, tetapi malah menyerahkan kepada orang lain, yaitu tersangka AW, serta bersepakat untuk membagi-bagikan fee dari pembayaran pekerjaan tersebut.

Sementara AW, selaku pelaksana lapangan, melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, serta bersepakat dengan SB. untuk membagi- bagikan fee dari pembayaran pekerjaan tersebut, setelah melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, AW melaporkan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga diduga menimbulkan kerugian negara.

Sedangkan tersangka A, selaku Konsultan Pengawas atau Direksi CV. CPN, melaksanakan tugasnya dengan melaporkan pekerjaan tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga pembayaran pekerjaan dilakukan tidak sesuai dengan hasil pekerjaan.

Dalam kasus ini para tersangka dijerat pada pasal 2 ayat (1) subs Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan Ancaman 5 tahun penjara.

” Salah satu alasan ditahan keempatnya adalah adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri dan merusak atau menghilangkan barang bukti, serta mempengaruhi saksi – saksi lainnya, ” pungkasnya.(Adhi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here