Kepulauan Balabalakang Terancam Dicaplok Kaltim, Senator Sulbar Siap Kawal

0
78
Pulau Malamber masuk dalam gugusan Kepulauan Balabalakang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Foto: Dok. Kominfo Sulbar
Advertisement

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sulawesi Barat (Sulbar), Ajbar, angkat bicara terkait keberadaan Kepulauan Balabalakang di perairan Selat Makassar yang masih merupakan wilayah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, dan terancam dicaplok dan masuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Ajbar menyebutkan bahwa hal itu didasarkan pada gugat uji materi yang diajukan Gubernur Kaltim dengan Nomor Registrasi 12 P/Hum/2022, yang masuk pada 2 Januari 2022 dengan pemohon Isran Noor dan termohon Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Menurut dia, RUU merupakan dua hal yang berbeda. Penyusunan undang-undang tujuh provinsi tersebut dilatarbelakangi penyesuaian dasar hukum pembentukan ketujuh provinsi itu sebelumnya.

“Itu kenapa? Karena beberapa provinsi ini (mengalami) beberapa perkembangan, pertama adanya tambahan kabupaten baru. Nah dalam proses perkembangan pembahasannya ada dua klausul yang muncul, yaitu cakupan wilayah dan karakteristik wilayah,” kata Ajbar, Selasa (15/2/2022).

Dia menambahkan bahwa cakupan wilayah itu bukan pada akhir batas wilayah provinsi, namun cakupan wilayah yang di dalamnya cakupan terdiri atas jumlah kabupaten/kota dan provinsi bukan batas-batas.

Ajbar bilang bahwa dalam RTRW yang diajukan Kepulauan Balabalakang masuk di Provinsi Kaltim, karena batas-batas wilayah provinsi itu diatur di Permendagri sehingga Pemprov Kaltim melakukan gugatan Kemendagri.

Dia meminta Pemprov Sulbar juga harus bersiap diri karena Permendagri yang digugat dan Sulawesi Barat terdampak dalam gugatan tersebut.

“Olehnya itu, saya berharap agar Pemprov Sulbar menyiapkan segala prosedur yang dibutuhkan oleh Kemendagri,” ujar Ajbar.

Dia memaparkan bahwa dalam Permendagri, Kepulauan Balabalakang masuk di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, sehingga harus menyiapkan data-data ril sebagai penunjang.

“Saya berharap Mendagri tidak berubah dengan aturan yang sudah ada sebelumnya dan kami pasti akan mengawal itu,” ucap dia.

Ajbar juga menekankan Pemprov Sulawesi Barat dan Pemkab Mamuju menjadikan situasi tersebut pelajaran berharga dan butuh intervensi yang serius.

Senada dengan Ajbar, Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulbar Hatta Kainang mengatakan bahwa Pemprov Sulbar, DPRD Sulbar, dan Pemkab Mamuju telah melakukan rapat dan sepakat melakukan advokasi berkaitan pembahasan undang-undang tersebut.

“Kami sudah melakukan rapat terpadu melibatkan pemerintah provinsi, DPRD provinsi dan pemerintah kabupaten. Kita akan melakukan advokasi dua-duanya lokasi soal proses pembahasan rancangan undang-undang Kaltim,” kata Hatta.

Dia juga menegaskan nantinya proses uji materi hingga ke Mahkamah Agung.

“Kami akan segera berangkat ke Jakarta menemui Kemendagri kemudian Menkopolhukam, DPR-RI, dan DPD,” pungkas Hatta.

source : www.kumparan.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here