Penelitian: Tentara Belanda Gunakan Kekerasan Ekstrem Struktural di Indonesia

0
78
Suasana di sebuah pabrik kulit di Batavia, Hindia Timur Belanda, sekarang Jakarta, Indonesia sekitar tahun 1920. Foto: Hulton Archive/Getty Images
Advertisement

Dari penelitian skala besar terungkap bahwa Belanda selama dekolonisasi menerapkan kekerasan ekstrem dan para petinggi mengetahuinya.

Selama Perang Kemerdekaan Indonesia (1945-1949) tentara Belanda bersalah dalam skala besar menggunakan kekerasan ekstrem, yang acapkali diterapkan dengan sengaja.

Hal ini didiamkan di semua tingkatan, baik politik, militer maupun peradilan. Alasan untuk itu adalah bahwa Belanda ingin mengalahkan Republik Indonesia dengan segala cara dan untuk tujuan tersebut siap untuk mengorbankan segalanya. Oleh karena itu batas-batas etika yang berlaku pada saat itu juga dilanggar.

Penelitian: Tentara Belanda Gunakan Kekerasan Ekstrem Struktural di Indonesia (1)
Pasukan Belanda maju di belakang sebuah buldoser di Sumatra, Indonesia, pada 4 Januari 1949. Foto: Keystone/Getty Images

Demikian kesimpulan tegas dari program penelitian Independence, Decolonization, Violence and War in Indonesia (Kemerdekaan, Dekolonisasi, Kekerasan dan Perang di Indonesia, red) yang dilakukan Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) dan Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies (NIOD) dikutip dari NRC, Kamis (17/2).

Posisi resmi pemerintah yang masih berlaku sejak 1969 menyusul apa dikenal sebagai Excessennota mengenai ‘politionele acties’ (Aksi-aksi Polisionil; versi Indonesia: Agresi Militer Belanda I dan II, red) adalah tidak ada ‘kekejaman sistematis’ dari pihak tentara Belanda dan bahwa ‘angkatan bersenjata Belanda secara keseluruhan berperilaku benar di Indonesia. Para peneliti mengatakan bahwa posisi tersebut kini tidak bisa dipertahankan lagi.

Bersiap

Penelitian: Tentara Belanda Gunakan Kekerasan Ekstrem Struktural di Indonesia (2)
Perbesar Pasukan Belanda di Sumatra, Indonesia membangun jembatan darurat selama operasi melawan pejuang Republik pro-kemerdekaan pada 4 Januari 1949. Foto: Keystone/Getty Images

Tim peneliti juga menangani titik rumit dari periode Bersiap. Terminologi Bersiap ini di Belanda maksudnya adalah periode revolusi Indonesia (akhir 1945 sampai awal 1946) di mana ribuan orang Belanda, China, dan orang Indonesia yang diduga berkolaborasi dengan Belanda, dibunuh. Ketika Rijksmuseum pada bulan lalu tampaknya hendak membuang istilah tersebut, timbul kegaduhan di kalangan orang-orang Belanda kelahiran Indonesia.

Mengenai Bersiap, tim peneliti mengatakan bahwa periode ini memang berpengaruh dalam ‘dinamika kekerasan’, tapi bukan alasan untuk menduduki kembali Indonesia. Dalam konflik yang selanjutnya menyusul, pihak Indonesia menerapkan gerilya yang tangguh. “Kedua pihak bersenjata dalam perang tersebut melakukan bentuk-bentuk kekerasan ekstrim,” demikian tercantum dalam laporan.

Pengertian ‘kekerasan ekstrim’ menurut tim peneliti antara lain eksekusi-eksekusi tanpa pengadilan, pemukulan dan penyiksaan, penahanan dengan kondisi tidak manusiawi, serta pembumihangusan rumah-rumah dan desa-desa.

Yang menyolok adalah bahwa kekuasaan peradilan Belanda tidak punya pengaruh untuk mengoreksi tindakan-tindakan tentara Belanda dan dinas intelijen.

“Analisa atas vonis-vonis peradilan militer menunjukkan bahwa peradilan militer di bawah tekanan para petinggi militer, tidak menghukum ‘kekerasan fungsional’ seperti membunuh tawanan, penyiksaan saat interogasi, dan pembumihangusan desa-desa,” demikian tim peneliti.

Konflik asimetris, di mana tentara reguler bertempur melawan kekuatan gerilya, memang bukan rahasia lagi penuh dengan kekerasan, sebagaimana juga ditunjukkan dalam perang dekolonisasi di Indochina Prancis dan Afrika Timur Inggris.

Mengenai karakter perang di Indonesia tim peneliti mengatakan, “Dalam konteks yang rumit di mana batas-batasnya kadang tidak jelas, seringkali tidak bisa atau sulit ditarik garis tegas antara petempur dan bukan petempur, antara periode perang dan gencatan senjata, dan juga masalah peta, dalam arti bahwa tidak ada garis front yang jelas, antara batas-batas ‘kekerasan perang yang dibolehkan’ dan bentuk-bentuk kekerasan esktrim.”

Penguasa militer dan sipil tahu bahwa ada banyak penyimpangan, namun kesadaran tersebut ‘tidak mengarah paa kemauan untuk mencegahnya. Tanggung jawab atas situasi ini ada pada Angkatan Bersenjata Belanda sebagai institusi. Tim peneliti sepertinya tidak ingin menyalahkan individu prajurit yang pernah bertugas di Indonesia.

Politisi di Belanda, didukung oleh para konstituen mereka, lepas tanggung jawab atas perang dan kekerasan esktrim, dan mereka bisa bersikap seperti itu karena ada dukungan masyarakat luas untuk berperang dan mereka hampir tidak diawasi dengan ketat.

“Belanda-Indonesia sangat jauh, baik secara harfiah maupun kiasan. Oleh sebab itu semua yang terlibat di semua tingkatan menggunakan tolok ukur berbeda-beda mengenai Indonesia,” tulis tim peneliti.

Mereka tahu, meskipun kebanyakan melalui informasi yang sudah terfilter, mengenai kejahatan-kejahatan yang dilakukan, tapi mereka tidak memberi perhatian dan tidak mengambil tindakan. Itu dalam praktiknya sama saja menyetujui kekerasan ekstrim.

Para jurnalis semula belum memperoleh akses laporan akhir hasil penelitian tersebut. Rencananya semua baru akan diumumkan melalui konferensi pers pagi ini waktu setempat, namun setelah sebagian isinya bocor melalui RTL Nieuws, Rabu malam, lembaga-lembaga peneliti membagi kesimpulannya dengan pers.

source : www.kumparan.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here