PENGUATAN PILAR KABANGSAAN UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERKEADILAN

0
18
Advertisement

Majene, Binabaca.com – Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara adalah kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami seluruh masyarakat. Dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera dan bermartabat.

Empat Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) adalah empat landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang terdiri dari landasan ideologi, konstitusi, persatuan dan kesatuan, dan semangat keberagaman sebagai modal sosial membangun kekuatan bangsa Indonesia. Empat pilar yang dimaksud ialah bagaimana kita paham dengan pancasila, paham dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, paham dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan paham terhadap Bhinneka Tunggal Ika, empat pilar ini adalah satu kesatuan dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur.

Salah satu tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat yang pelaksanaannya dilakukan Badan Pengkajian adalah menyerap aspirasi masyarakat, daerah dan lembaga negara berkaitan dengan pelaksanaan UUD 1945. Implikasi dari kewenangan tersebut adalah badan pengkajian harus menjelma sebagai institusi yang mampu merespon dinamika aspirasi dan meyediakan saluran aspirasi secara aktif sehingga seluruh kehendak rakyat dan daerah dapat diwujudkan dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Badan pengkajian juga memiliki tanggung jawab merumuskan penataan sistem ketatanegaraan secara tepat agar cita –cita mewujudkan negara Indonesia yang demokratis sebagaimana yang diinginkandalam konstitusi dapat tercapai.

Dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, wawasan kebangsaan merupakan hal yang sangat penting untuk ditanamkan kepada setiap warga negara sebagai proses dalam pembentukan sikap moral agar memiliki kecintaan terhadap tanah airnya dalam memelihara kesinambungan perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang bisa menikmati kemakmuran utuh, tidak miskin, tidak menderita kelaparan, menikmati pendidikan, mampu mengimplementasikan kesetaraan gender, dan merasakan fasilitas kesehatan.

Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, beberapa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yaitu: Pengembangan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Meciptakan program untuk mewujudkan sebuah desa dengan masyarakat yang sadar tentang kesehatan, gizi, pola hidup sehat, dan bersih baik jasmani dan rohanis. Menata kehidupan masyarakat yang aman, tertib, taat hukum, dan harmonis. Memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat berdasakan nilai luhur budaya lokal.

Konstitusi secara alamiah akan terus berkembang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakatnya. Karena itu, konstitusi yang ada harus dapat terus menyesuikan dengan tuntutan jaman, terutama dalam menghadapi tantangan kehidupan bernegara, setelah lebih kurang 20 (dua puluh) tahun berjalan sejaka dilakukan perubahan pertama pada tahun 1999, mulai dirasakan masih ada ruang – ruang kosong dalam konstitusi meningat penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan berjalan beriringan dengan dinamika perkembangan masyarakat. Perubahan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disebut sebagai revolusi ketatanegaraan turut dihadapkan pada perkembangan nilai-nilai masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Sehingga perlu menjadi pertimbangan untuk melakukan penyesuaian.

Dalam konstitusi kata keadilan yang kemudian diikuti kata sosial seperti termatub pada Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945, bukan sebuah kebetulan karena kelaziman, melainkan lebih sebagai aktualisasi norma yang mengatur hubungan sosial antar orang-orang dalam sebuah ruang sosial. Hal ini merupakan manifestasi prinsip kesederajatan dalam kehidupan bersama secara wajar, yang dalam kehidupan keseharian berwujud kesediaan untuk berguna bagi orang lain. Keadilan sosial dirumuskan sebagai sila kelima dalam Pancasila, namun maknanya menjadi lebih terasa, apabila kita langsung membacanya dari rumusan Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945. Dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 itu, sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat dirumuskan secara statis sebagai objek dasar negara, sebaliknya keadilan sosial dirumuskan dengan kalimat aktif. Rumusan Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945 tersebut tertulis sebagai berikut “…….. susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusywaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Memperhatikan rumusan diatas dapat diketahui, bahwa: Pertama, keadilan sosial itu dirumuskan sebagai suatu yang sifatnya konkrit, bukan hanya abstrak-filosofis yang tidak sekedar dijadikan jargon politik tanpa makna; Kedua, keadilan sosial itu bukan hanya sebagai subjek dasar negara yang bersifat final dan statis, tetapi merupakan sesuatu yang harus diwujudkan secara dinamis dalam suatu bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yudi Latif menegaskan, satu-satunya sila Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dengan menggunakan kata kerja, adalah pernyataan tentang salah satu tujuan negara dalam rangkaian kata mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakayat Indonesia. Suatu konstruksi keadilan sosial sebagai kristalilasi moral
Dapat kita simpulkan bahwa dalam mewujudkan masayarakat yang sejahtera serta berkeadilan yaitu dimulai dari penguatan pilar kebangsaan sebagai bangsa yang memiliki konstitusi yang jelas dan memiliki pedoman dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here