Terungkap Kenapa RI Tak Bisa Kuasai Harga CPO Global Meski Produsen Terbesar

0
7
Sejumlah truk pengangkut Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit mengantre untuk pembongkaran di salah satu pabrik minyak kelapa sawit milik PT.Karya Tanah Subur (KTS) Desa Padang Sikabu, Kaway XVI, Aceh Barat, Aceh, Selasa (17/5/2022). Foto: Syifa Yulinnas/ANTARA FOTO
Advertisement

Pemerintah melalui Panja Komisi VI DPR berencana membuat indeks harga komoditas. Sebagai negara produsen crude palm oil (CPO) terbesar dunia, Indonesia selama ini masih mengacu pada indeks harga CPO yang ditentukan dunia.

Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) sekaligus Peneliti Paramadina Public Policy Institute, Tofan Mahdi, mengungkap alasan mengapa selama ini pasar global CPO selalu mengacu pada harga luar negeri, misalnya MDEX atau Rotterdam.

“Bisa jadi karena volume dan nilai perdagangan minyak sawit melalui KL atau Rotterdam lebih besar, dan efisiensi dalam logistik barang lebih efisien sehingga harga pada dua pasar acuan tersebut dinilai lebih mencerminkan kondisi pasar yang sesungguhnya (lebih presisi),” kata Tofan kepada kumparan, Selasa (21/6).

Namun, kendati pasar global CPO mengacu pada indeks luar negeri, Tofan menganggap hal itu bukan sebuah masalah besar buat Indonesia. Dengan catatan, Indonesia mampu menjaga produksi, produktivitas, dan keberlanjutan sektor kelapa sawit.

Syarat RI Jadi Kiblat Harga CPO Dunia

Tofan menilai, agar Indonesia mempunyai power untuk menentukan harga CPO global, ada banyak hal yang perlu dipersiapkan.

“Kita sudah punya KPBN (Kantor Pemasaran Bersama Nusantara) milik PTPN, beberapa perusahaan juga memiliki harga acuan tender. Jika pasar-pasar Indonesia ini ingin menjadi acuan global, ya tinggal memperbesar nilai dan volume transaksi,” ujar Tofan.

Selain itu, dia beranggapan untuk menjadi kiblat harga CPO global, Indonesia perlu memiliki bursa komoditas berskala global. Namun untuk ke sana, Tofan menyadari ada banyak hal yang perlu dilakukan. “Mampu enggak kita ke sana? Tanya kepada pemerintah,” lanjutnya.

Menurut Tofan, tidak terlalu relevan apakah harga CPO itu mengacu kepada pasar Indonesia (KPBN misalnya) atau merujuk pada pasar Kuala Lumpur atau Rotterdam.

“Karena jika dikonversikan, antara harga dalam bentuk rupiah, ringgit Malaysia, maupun dolar AS akan memiliki nilai tukar yang sama,” pungkasnya.

Source : www.kumparan.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here