Subsidi BBM Rp 502 Triliun, Pakar UGM: Batasi Pertalite untuk Sepeda Motor Saja

0
7
Ilustrasi pengguna sepeda motor sedang mengisi BBM Pertalite di SPBU. Foto: Antara/Afut Syafril Nursyirwan
Advertisement

Presiden Joko Widodo mengeluhkan besarnya nilai subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mesti dibayarkan negara. Jokowi menyebut nilai subsidi BBM saat ini mencapai Rp 502 triliun, lebih besar ketimbang biaya yang dipakai untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang jumlahnya mencapai Rp 466 triliun.

“Subsidi kita ke sini (BBM) bukan besar, tapi besar sekali. Bisa dipakai untuk membangun ibu kota. Angkanya sudah Rp 502 triliun,” kata Presiden Jokowi, Selasa (21/6).

Nilai itu menurut Jokowi sangat membebani keuangan negara. Namun di sisi lain, pemerintah juga berada di situasi yang sulit karena saat ini tidak memungkinkan untuk mencabut subsidi.

“Tapi enggak mungkin enggak subsidi, akan ramai kita juga. Hitung-hitungan sosial politiknya juga kami kalkulasi,” ujarnya.

Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, mengatakan bahwa membengkaknya beban subsidi yang ditanggung negara disebabkan karena meroketnya harga minyak dunia yang menjadi variabel utama dalam pembentukan harga BBM.

Saat ini, harga minyak dunia mencapai 105 dolar AS per barrel atau sekitar Rp 1.560.783, sedangkan asumsi Indonesia Crude Price (ICP) APBN yang ditetapkan pemerintah hanya sebesar 63 dolar AS atau sekitar Rp 636.469 (kurs Rp 14.864,60).

“Selisih ICP dengan harga minyak dunia itulah yang merupakan subsidi menjadi beban APBN, akibat kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM,” kata Fahmy Radhi, Kamis (23/6).

Masalah subsidi BBM tersebut menurut Fahmy adalah masalah lama yang tak pernah ditemukan solusinya. “Solusinya hanya sampai pada tataran wacana saja,” lanjutnya.

Subsidi BBM Rp 502 Triliun, Pakar UGM: Batasi Pertalite untuk Sepeda Motor Saja (1)
Pakar UGM, Fahmi Radhi. Foto: Istimewa

Fahmy mengatakan, sebenarnya ada upaya konkret yang bisa dilakukan pemerintah untuk menekan melambungnya nilai subsidi BBM. Pertama dengan menetapkan penggunaan Pertalite dan solar dengan kriteria yang sederhana sehingga gampang dijalankan di lapangan.

“Tetapkan saja bahwa penggunaan Pertalite dan solar hanya untuk sepeda motor dan kendaraan angkutan,” ujarnya.

Penetapan harga Pertamax dan Pertamax ke atas menurutnya juga perlu diserahkan saja kepada Pertamina untuk ditetapkan sesuai dengan harga keekonomian. Dengan begitu, negara tidak harus membayar kompensasi akibat adanya perbedaan harga dengan harga keekonomian.

Fahmy juga mengatakan bahwa pemerintah perlu menghapus BBM RON 88 Premium. Sebab, meski penggunaan BBM Premium sudah dibatasi hanya di luar Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) saja, namun impor dan subsidi contents Premium masih cukup besar sehingga menambah beban APBN.

Ketimbang mencurhatkan besarnya beban negara untuk mensubsidi BBM yang sudah given, menurutnya lebih baik Jokowi mengupayakan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran sehingga bisa mengurangi beban APBN. Sebab, jika beban subsidi BBM ini dapat diturunkan maka dana subsidi tersebut bisa digunakan untuk membiayai pembangunan IKN.

“Upaya itu sesungguhnya pernah dilakukan Jokowi di periode pertama pemerintahannya dengan memangkas subsidi BBM dalam jumlah besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur,” tutup Fahmy Radhi.

Source : www.kumparan.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here