Datangi Kantor Bupati Brebes, Anggota Ormas Sampaikan Dugaan Mafia Tanah KIB

0
21
Anggota Ormas audiensi dengan jajaran Pemkab Brebes terkait adanya mafia tanah dalam proses pembebasan lahan KIB di Wilayah Desa Krakahan Kec. Tanjung Kab. Brebes.
Advertisement

BREBES – Sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) di Kabupaten Brebes menduga adanya mafia tanah dalam proses pembebasan lahan Kawasan Industri Brebes (KIB) di Wilayah Desa Krakahan Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. Senin (27/6/2022), mereka mendatangi kantor bupati sempat untuk audiensi dengan jajaran Pemkab Brebes.

Mereka yang berasal dari ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kabupaten Brebes dan Lembaga Analisa Pencegahan Publikasi Anggaran dan Sistem (Lappas RI) mendesak Pemkab Brebes untuk turun tangan terkait dugaan pelanggaran aturan yang terjadi dalam pembebasan tanah di dalam KIB sekitar 70 hektar lebih.

“Berdasarkan informasi yang kita terima dari masyarakat, dugaan kami ada mafia tanah di dalamnya. Sehingga kami mendesak kepada pihak terkait, termasuk Pemkab dan BPN Brebes untuk mengambil langkah agar pembangunan KIB tepat sasaran,” kata Ketua GMBI Brebes, Willi.

Dalam audiensi, dihadiri Sekda Brebes Djoko Gunawan, Kabag Hukum dan Plt Kepala DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Moh Syamsul Haris, Kepala BPN Brebes, Kepala DPSDASTARU (Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Tata Ruang) Kabupaten Brebes, dan beberapa pejabat Pemkab Brebes serta pihak terkait.

Ia khawatir, dugaan adanya mafia tanah dalam pembebasan lahan KIB justru akan menghambat investasi di Kabupaten Brebes. “Jangan sampai seperti yang terjadi di Cimohong Brebes. Sampai saat ini masih terjadi sengketa lahan, tentu saja hal ini menghambat investasi di Brebes,” jelasnya.

Sementara itu, Sekda Brebes, Djoko Gunawan melalui Plt Kepala DPMPTSP Brebes, Moh Syamsul Haris membenarkan adanya audiensi tersebut. “Ya, tadi memang ada audiensi di Kantor Bupati Brebes,” kata Haris.

Hasil audiensi itu tertulis dalam rapat notulen. Di antaranya, pertama. DPMPTSP akan mengundang investor pengelola kawasan terkait keseriusan investasi. Kedua, menghentikan sementara pembebasan lahan sebelum adanya regulasi atau perbup yang mengatur percepatan kawasan. Ketiga, Pemkab berkoordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi terkait investasi perusahaan pengelola swasta.

Notulen audiensi tersebut dibubuhi tanda tangan Sekda Brebes, Kepala BPN/ATR, Kepala DPSDASTARU, Plt Kepala DPMPTSP, Ketua GMBI, dan Paguyuban Kades. (*)

Source : www.kumparan.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here