MAMUJU TENGAH – Sebanyak 50 personel Polres Mamuju Tengah dikerahkan lakukan pengamana jalannya aksi demo warga Salulekbo Kecamatan Topoyo, Mamuju Tengah, Senin (15/5/2023).
Warga Salulekbo yang mengatasnamakan Forum Perjuangan Salulekbo Jilid II gelar aksi dititik as pembangunan bendungan Budong-Budong Dusun Batupapan Desa Salulekbo.
Mereka menuntut kejelasan ganti rugi tanaman yang terdampak pembangunan bendungan.
Wakapolres Mamuju Tengah, Kompol Haeruddin katakan puluhan pesonel dikerahkan untuk mengantisipasi tindakan anarkis selama aksi berlangsung.
“Alhmdulillah aksi berjalan aman dan lancar dan kita kerahkan sekita 50 personel,” Kata Kompol Haeruddin saat ditemui di ruang kerjanya, Jl. H. ArasTammauni, Benteng, Tobadak, Selasa (16/5/2023) sore tadi.
Kata ia, selama aksi berjalan tidak ada tindakan anarkis walaupun dari warga hampir seluruhnya bawa parang karena mayoritas petani.
“Kita bersyukur karena selama aksi berjalan tidak ada tindakan anarkis, “ujarnya.
Terkait hal itu, Kompol Haeruddin berharap untuk bijak dalam mengamati permasalahan pembangunan Bendungan Budong-Budong tersebut.
“Harapan saya, marilah kita sama-sama bijak mengamati persamalahan ini, kita harapkan juga kepada perusahaan agar memperhatikan kebutuhan warga yang terdampak termasuk ganti rugi dan pembuatan jalan, ” Terangnya.
“Marilah kita sama-sama mendukung, pembangunan Bendungan Budong-Budong ini adalah proyek nasional dan harus jalan untuk pemanfaatan bersama, ” Pungkasnya.
Ratusan warga Salulekbo Kecamatan Topoyo, Mamuju Tengah yang terdampak pembangunan Bendungan Budong-Budong gelar aksi demo, Senin (15/5/2023).
Warga yang mengatasnamakan Forum Perjuangan Salulekbo (FPS) jilid II menuntut kejelasan ganti rugi tanaman yang terdampak pembangunan bendungan.
Mereka meminta kejelasan pola dan metode pembayaran dan penentuan harga tanaman serta perinciannya.
Salah satu koordinator aksi, Nantur katakan penilaian satuan harga tanaman tidak boleh semena-mena.
Menurutnya, dalam penentuan harga, harus ada koordinasi dengan masyarakat.
“Tidak semena-mena menentukan harga dan harus berkoordinasi dengan masyarakat, ” Terang Nantur dalam orasinya.
Bahkan kata ia, pihkanya akan memboikot aktivitas pembangunan bendungan hingga adanya kesepakatan bersama.
“Mulai hari ini aktivitas pembangunan dihentikan total, jika besok ada harga yang disepakati, maka besok akan kami buka, namun jika satu bulan baru ada harga, maka satu bulan kemudian baru kami buka, ” Tegasnya.(Adhi)
